PBB Salurkan Rp 2,87 Triliun Dana Darurat untuk 12 Negara Krisis Kemanusiaan, 87 Juta Orang Jadi Sasaran
PALEMBANG — Alokasi 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,69 triliun dari total dana darurat tersebut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan penyelamatan jiwa di wilayah yang dilanda krisis kemanusiaan. Sisa 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 179,4 miliar dialokasikan khusus bagi penyandang disabilitas di 12 situasi darurat kemanusiaan.
Dana tambahan itu juga digunakan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat diakses secara lebih mudah, inklusif, dan tidak mengabaikan kelompok rentan. Pengalokasian dana diumumkan pada Jumat (2/10).
Afghanistan hingga Yaman Masuk Daftar Penerima Bantuan
OCHA mencatat 150 juta dolar AS dialokasikan untuk membantu masyarakat di Afghanistan, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Kuba, Mali, Niger, wilayah Palestina yang diduduki, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, dan Yaman. Bantuan ditujukan untuk mendukung berbagai kebutuhan penyelamatan jiwa di wilayah yang membutuhkan penanganan segera.
Lima dari 10 lokasi yang saat ini menghadapi situasi darurat kemanusiaan paling serius menurut OCHA adalah Afghanistan, wilayah Palestina yang diduduki, Sudan Selatan, Sudan, dan Yaman.
87 Juta Orang Jadi Prioritas Sepanjang Tahun Ini
Alokasi dana darurat tersebut merupakan bagian dari upaya lebih luas PBB untuk menjangkau sekitar 87 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan paling mendesak sepanjang tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 11 juta orang menjadi prioritas PBB dan sebelumnya telah diserukan melalui tindakan diplomatik segera di sejumlah wilayah.
Under-Secretary-General PBB untuk Urusan Kemanusiaan sekaligus Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, mengatakan tambahan pendanaan tersebut akan membantu menjangkau masyarakat yang berisiko tidak mendapatkan bantuan.
"Dana baru yang diterima hari ini akan membantu kami menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang, tanpa bantuan ini, mungkin akan terabaikan," kata Fletcher.
Fletcher: Pendanaan Saja Tidak Cukup
Menurut Fletcher, pendanaan saja tidak cukup untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai wilayah. Ia mendesak para pemimpin dunia menunjukkan kemauan politik untuk membuka akses bantuan, menghilangkan berbagai hambatan, serta memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang kehidupannya terancam.
Fletcher sebelumnya menyerukan tindakan diplomatik segera di wilayah-wilayah tersebut untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan kemanusiaan terus meningkat, sementara akses bantuan di sejumlah wilayah masih menghadapi berbagai kendala.
