Rakortas Bersama Presiden di Palembang, Herman Deru Paparkan 1.900 Hektare Lahan Terdampak Karhutla Sumsel

PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan tren karhutla di wilayahnya terus menurun, meski luas kumulatif lahan terdampak tercatat mencapai 1.900 hektare. Angka ini ia laporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar di Palembang, Senin (24/8/2025).

Herman Deru menjelaskan, angka tersebut merupakan akumulasi total sejak musim kemarau. Kondisi di lapangan saat ini sudah jauh membaik, terutama setelah upaya pemadaman darat dan udara digencarkan bersama TNI, Polri, BPBD, perusahaan, hingga masyarakat.

Sisa Asap di Palembang karena Kondisi Geografis Cekungan

Meski titik api telah berkurang, Herman Deru menyebut wilayah Palembang masih diselimuti sisa asap. Hal ini bukan karena karhutla yang meluas, melainkan kondisi geografis kota yang berada di cekungan sehingga sirkulasi udara terbatas.

“1.900 hektare itu total, Bapak Presiden. Jadi, sudah jauh menurun hari ini. Sisa asap yang ada di Palembang ini karena secara geografis Palembang merupakan wilayah cekungan, sehingga asap memang sulit bergerak,” ujarnya di hadapan Presiden Prabowo.

Hotspot Menyusut, Pemprov Tegaskan Sanksi Tegas bagi Perusahaan

Jumlah titik panas atau hotspot kini tersisa dalam hitungan ratusan. Herman Deru menekankan, tidak semua hotspot merupakan fire spot atau titik api yang terkonfirmasi, meski seluruh fire spot dipastikan berasal dari hotspot.

Untuk mencegah meluasnya kebakaran, Pemprov Sumsel konsisten menjalankan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang larangan pembakaran lahan. Perusahaan pemegang konsesi juga diminta bertanggung jawab penuh terhadap area ring satu masing-masing.

“Bagi yang melanggar akan kami tindak tegas, termasuk pencabutan izin,” tegas Herman Deru.

1,27 Juta Hektare Gambut Jadi Tantangan Utama

Luasnya lahan gambut menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam pengendalian karhutla di Sumatera Selatan. Total lahan gambut mencapai sekitar 1,27 juta hektare, dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.

“Sekitar 600 ribu hektare berada di OKI dan sekitar 600 ribu hektare di Muba. Sisanya tersebar di enam kabupaten/kota lainnya,” jelas Herman Deru.

Pemprov Sumsel menyiasati kondisi ini dengan membangun kanal air gambut. Infrastruktur tersebut berfungsi ganda, menjaga kelembapan lahan sekaligus menjadi sumber air untuk operasi water bombing.

Presiden Prabowo Setujui 500 Sumur Bor Hingga 9 Unit Water Bombing

Dalam rapat terbatas tersebut, Herman Deru menyampaikan sejumlah kekurangan sarana penunjang. Saat ini baru ada lima unit water bombing yang beroperasi dan dua unit untuk patroli, padahal kebutuhan saat cuaca panas mencapai sembilan unit.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo langsung menyetujui tambahan bantuan signifikan. Dukungan tersebut meliputi 500 sumur bor, 500 unit pompa air beserta selang, hingga dua unit helikopter water bombing untuk mempercepat pemadaman.

Selain itu, Presiden juga memberikan 100 unit sepeda motor trail yang telah dimodifikasi membawa alat pemadam api ringan (APAR) serta 20 unit ekskavator. Kepala Negara mengapresiasi inovasi Babinsa yang memodifikasi singkong menjadi alat pemadam api berbentuk jelly.

“Ekskavator ini diharapkan setelah penanganan karhutla selesai bisa dimanfaatkan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan),” kata Herman Deru menirukan arahan Presiden.

Koordinasi BNPB dan Perawatan Kanal Jadi Prioritas

Pemprov Sumsel terus memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Perawatan kanal air gambut juga menjadi prioritas karena mengalami sedimentasi yang mengurangi fungsinya.

“Kami sangat terbantu dengan dukungan BNPB. Namun, kanal ini perlu pemeliharaan karena terjadi sedimentasi, sehingga perlu dilakukan perawatan agar tetap berfungsi optimal,” ungkap Herman Deru.

Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forkopimda Sumatera Selatan.